PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP Partai Nasdem Taufiqulhadi mendukung sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut Taufiqulhadi, Ketua KPK Firli Bahuri tidak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diminta keterangan soal TWK.
"Saya menduga langkah Komnas HAM tersebut lebih bersifat reaktif ketimbang mempertimbangkan substansi persoalan," kata Taufiqulhadi dalam keterangan tertulisnya kepada Pikiran-Rakyat.com, Kamis 10 Juni 2021.
Ia menuturkan, bahwa keputusan pimpinan KPK yang memberlakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi para pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN sudah tepat.
Baca Juga: Cek Hasil PPDB Jakarta 2021, Berikut Link dan Caranya Tingkat SD-SMA
Sebab kata dia, di KPK terdapat sejumlah orang yang memiliki agenda pribadi. Mereka mendorong para pegawai KPK untuk saling berhadapan dalam blok-blok tertentu dan membuat KPK dan pemimpin KPK tersandera.
"Melihat situasi itu, DPR meminta pimpinan KPK untuk membersihkan orang-orang yang punya agenda pribadi tersebut. TWK adalah cara yg terbaik untuk melihat dan mengujinya. TWK itu untuk memastikan komitmen seseorang kepada ideologi bangsa ini," ucapnya.
Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN itu pun mempertanyakan apa yang menjadi kesalahan sehingga Komnas HAM perlu memanggil pimpinan KPK.
Menurutnya, kalau ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan KPK maka sebaikanya disampaikan ke publik. Nantinya publik akan menilai sendiri bagaimana pandangan dari Komnas HAM tersebut.