PIKIRAN RAKYAT - Di tengah ancaman pandemi yang serius yang membawa angka kematian semakin tinggi ini, diperlukan kebijakan yang konsisten dan maksimal.
Rakyat sudah sangat menderita sehingga kebijakan yang dibuat harus sungguh-sungguh, tidak main-main/pencitraan, menindak tegas pejabat yang mencari kesempatan dalam kesempitan.
Pandemi Covid-19 perlu dilihat sebagai ancaman terhadap 'keamanan manusia', situasi ini perlu penanganan lebih (extra ordinary) dan serius dari negara. Untuk itu selayaknya Presiden Jokowi bisa memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19.
Demikian diungkapkan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Firman T Endipradja dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Juli 2021.
“Agaknya, kebijakan penanganan pandemi saat ini dapat dikatakan absurd, sehingga tidak heran muncul pernyataan dunia bahwa Indonesia tidak mampu lagi menangani Covid dan Indonesia disebut sebagai Episentrum Covid-19 Baru, sehingga beberapa warganegara asing pulang ke negaranya (eksodus) meninggalkan Indonesia,” ucap dia.
Menurut dia, keabsurdan/ketidakberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 selama PPKM Darurat itu diakui oleh pemerintah sendiri yakni dengan disampaikannya permohonan maaf kepada publik "secara ramai-ramai" dari sejumlah menteri bahkan beberapa kepala daerah.
“Setiap orang, termasuk pelaku usaha adalah konsumen. Konsumen adalah seluruh rakyat Indonesia yang saat ini tengah mempertaruhkan nyawa dan kesehatannya menghadapi Covid-19 sangat memerlukan obat-obatan, suplemen dan perlengkapan kesehatan,” katanya.
“Pernyataan maaf dari para petinggi negeri ini tentu tidak akan mengubah keadaan. Di tengah kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan frustasi yang tinggi, rakyat akan menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya,” ujar dia melanjutkan.