JAKARTA,(PR).- Presiden Joko Widodo menginginkan penyelamatan proyek di Hambalang dilakukan dengan hati-hati. Tidak hanya soal teknis lapangan, tetapi juga dari sisi hukum menurutnya sangat penting.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Terbatas mengenai Hambalang di Kantor Presiden, Rabu 30 Maret 2016. "Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi lokasi pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) di Hambalang. Proyek Hambalang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan tetapi memang harus hati-hati," katanya.
Jokowi mengatakan secara teknis, mengenai stabilitas tanah ini perlu dicek ulang dan hal itu sudah diperintahkannya pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam rapat itu, Jokowi juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihadiri langsung Ketua BPK RI Harry Azhar.
Jokowi berharap BPK dapat menyampaikan hasil audit pada masa lalu dari hasil pemeriksaan. "Sehingga apabila nanti memungkinkan kita teruskan, itu juga dari sisi hukumnya nanti Pak Jaksa Agung juga bisa menyampaikan dari polri. Sehingga apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan, aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan," kata Jokowi.***