kievskiy.org

Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar Negeri

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangsa. "Nanti tinggal saya undang satu persatu. Namanya jelas, menyimpan di mana juga jelas. By name, by address, pasportnya ada semuanya. Jadi nggak usah menunggu 2018 (keterbukaan total informasi). Peluang itu yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan. UU ini memberikan payung hukum yang jelas sehingga bapak/ibu semuanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Dan kita harapkan potensi yang besar sekali itu bisa kembali semuanya," kata Jokowi dalam Pencangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat 1 Juli 2016. Dia menegaskan program pengampunan pajak sudah dibicarakan dengan semua aparat seperti Jaksa Agung, Polri, KPK, dan PPATK agar semuanya menjadi jelas, terang-benderang, dan gamblang. Program ini, kata Jokowi, hanya untuk pembangunan bangsa dan negara dan tidak ada tujuan yang lain. Instrumen-instrumen yang disiapkan pemerintah juga sudah ada seperti SBN, infrastructure bond, reksadana, penyertaan terbatas, trust fund, kontrak pengelolaan dana, obligasi BUMN, dll. Sehingga menurut Jokowi uang yang masuk ke Indonesia nantinya dapat dimasukkan ke manapun. "Tapi juga cepet-cepetan. Kalau yang masuk masih menunggu-nunggu, ya tahun depan nggak dapat. Ini cepet-cepetan," kata Jokowi. Dia mengatakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah membutuhkan Rp4.900 triliun dalam 5 tahun ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya dapat digunakan Rp1.500 triliun sehingga sisanya harus datang dari investasi atau dunia usaha. "Nggak ada yang lain. Baik yang sekarang sudah dimulai maupun yang akan dimulai. Nantinya juga akan disiapkan sekuritisasi. Jadi investasi yang sudah dikerjakan bisa saja nanti akan dilepas. Ini secara detil memang saya baru minta ke kementerian agar ini disiapkan sehingga peluang itu betul-betul ada dan bisa dimanfaatkan dari uang yang masuk kembali ke negara kita," kata Jokowi.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat