PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menayangkan pemutaran film 'Pengkhianatan G 30 S PKI'. Sikap tersebut diambil berdasarkan sejumlah hal.
Semasa Orde Baru, film "Pengkhianatan G30 S PKI' menjadi langganan wajib untuk ditonton setiap tanggal 30 September.
Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno mengatakan TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat.
Baca Juga: Erdogan Tegaskan Turki Kerja Sama dengan Rusia dalam Bidang Ruang Angkasa hingga Kapal Perang
"Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," kata Iman, dikutip dari Antara, Kamis, 30 September 2021.
Iman menyampaikan, program-program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah.
Program Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021 serta penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021.
Baca Juga: Serangan Pisau di Masjid Al Aqsa, Wanita Palestina Ditembak Mati Polisi Israel
Ada beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film "G 30S PKI" antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI.
Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film "Pengkhianatan G 30 S PKI", "Janur Kuning", dan "Serangan Fajar" tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.