kievskiy.org

Intoleransi Beragama Jadi Bahasan Presiden dan PGI

KETUA Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat (tengah), Ketua PGI Albertus Patty (kanan) Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 18 Januari 2017. PGI bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertemu Presiden Joko Widodo membahas problem intoleransi yang marak dewasa ini.*
KETUA Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat (tengah), Ketua PGI Albertus Patty (kanan) Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 18 Januari 2017. PGI bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertemu Presiden Joko Widodo membahas problem intoleransi yang marak dewasa ini.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) bahwa pemerintah telah memiliki tahapan langkah untuk mengatasi persoalan bangsa. Salah satu persoalan bangsa yang menjadi perbincangan antara presiden dengan PGI adalah persoalan intoleransi beragama.

Perwakilan PGI yang bertemu dengan presiden adalah Ketua Umum PGI Henriette T Hutabarat Lebang, Ketua PGI Albertus Patty dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom. Sebelumnya, PGI telah mengirimkan permohonan untuk bisa bertemu dengan presiden untuk membicarakan persoalan terkini bangsa. 

Ketua PGI Pendeta Albertus Patty mengatakan, presiden pada dasarnya ingin menuturkan bahwa apa yang kelihatannya sebagai kasus intoleransi beragama, dibaliknya ada persoalan politik-ekonomi. Patty mengatakan, ada beberapa pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan politik dengan menggunakan jubah agama. 

"Oleh sebab itu, presiden mengatakan kepada kami agar terus mengingatkan kepada umat supaya kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Di balik isu intoleransi beragama, sebetulnya ada motif politik dan ekonomi," ujarnya sesuai bertemu presiden di Istana Negara, Rabu, 18 Januari 2017. 

Dia mengatakan, persoalan intoleransi sudah dari dulu ada. Tapi, dia sepakat dengan apa yang presiden katakan, bahwa persoalan tersebut sudah terlalu lama dibiarkan. Dan dalam titik tertentu, bahkan difasilitasi. 

Patty mengatakan, pada dasarnya ada dua poin yang disampaikan presiden kepada PGI. Pertama, menurutnya, persoalan bangsa saat ini tidak terlepas dari masalah kesenjangan ekonomi. Menurutnya, presiden mengatakan kepada perwakilan PGI yang hadir bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk pemerataan agar kesenjangan yang kini ada bisa berkurang. 

"Karena kalau seandainya persoalan ekonomi tidak diselesaikan, itu akan menghancurkan bangsa kita," tuturnya. 

Poin kedua, katanya, presiden ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi sebagai kasus yang kelihatannya intoleransi beragama, dibaliknya ada persoalan ekonomi-politik. "Oleh karena itu, presiden mengatakan kepada kami agar terus komitmen kepada Pancasila, UUD '45 dan kebhinekaan," ujarnya. 

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan, selain membicarakan soal intoleransi beragama, dibicarakan juga persoalan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Agama. Dia mengaku sepakat dengan presiden bahwa bagaimana pun juga, semua harus kembali ke pancasila. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat