JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan menilai, tak ada alasan untuk tidak mendukung Program Dokter Layanan Primer (DLP). Jika ditinjau dari berbagai aspek, program ini sangat bagus. Termasuk dari sudut pandang masyarakat, maupun dokter itu sendiri.
Demikian dikatakannya saat RDPU antara Panja Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) dengan pakar bidang kedokteran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.
“Karena dari segala aspek, sangat bagus. Jika dilihat dari kepentingan masyarakat maupun dokter. Sehingga prodi ini memberikan pilihan karir kepada dokter, jadi bukan hanya menjadi dosen atau dokter spesialis,” kata Popong.
Politisi F-PG itu melihat asas dari Prodi DLP adalah manfaatnya yang bagus kepada masyarakat. Sementara dari aspek yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan telah menolak permohonan judicial review UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) yang diajukan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Sehingga pengaturan DLP dalam UU Dikdok tetap harus dijalankan.
“Dari aspek yuridis, putusan MK itu sangat jelas. Apa perlu diusik lagi? Kalau saja putusan MK diusik lagi, bagaimana hukum kita. Kita harus buktikan hukum bukan untuk dilanggar, tapi dilaksanakan,” tegas Popong.
Popong tak memungkiri, masih ada pihak-pihak yang kurang setuju terhadap program DLP ini. Sehingga ia berharap, melalui Panja Prodi DLP ini, dapat menjadi jembatan, dan permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun mendorong agar segera dipersiapkan Peratuan Pemerintah atau Peraturan Menteri, sebagai penguatan agar program ini dapat dilaksanakan.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Muslim. Menurut politisi F-PD itu, dalam beberapa kesempatan kunjungan ke beberapa universitas, banyak rektor yang mendukung DLP ini. Namun karena belum ada Peraturan Pemerintahnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.
“Ini banyak yang belum tahu. Jika masyarakat disosialisasikan dengan baik, mungkin akan banyak yang mendukung,” optimis politisi asal dapil Aceh itu.