PIKIRAN RAKYAT – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi perhatian serius terhadap permasalahan sistemik yang terjadi di Papua selama ini. Pada 2 hingga 15 Oktober 2021, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
Mengingat, persiapan penyelenggaraan PON XX diwarnai ragam permasalahan baik yang sifatnya struktural maupun teknis. Oleh karena itu, KontraS melihat hadirnya PON akan dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk menyatakan situasi Papua baik-baik saja.
Dengan begitu problematika sistemik yang ada dapat ditutupi. Padahal, Papua sebenarnya memiliki kerentanan stabilitas regional dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, keamanan, dan politik.
Menurutnya, tanpa adanya pandemi, Papua sudah memiliki tugas-tugas besar yang belum terselesaikan, mulai dari masalah kemiskinan yang tak pernah surut, keamanan wilayah, berbagai penyakit endemik yang terus mewabah, masalah akses pendidikan yang sulit bahkan isu malnutrisi balita yang terus menjadi hot issue sepanjang lima tahun terakhir.
Baca Juga: Heboh, 1,5 Miliar Data Pengguna Facebook Dijual di Dark Web Saat Perusahaan Mark Zuckerberg Down
Dalam catatan kritis ini, KontraS menjabarkan beberapa permasalahan sistemik yang ada di Papua sebelum PON berlangsung. Permasalahan sistemik tersebut antara lain:
- Hak atas kesehatan; masifnya pendekatan sekuritisasi di Papua
- Langgengnya diskriminasi dan stigmatisasi
- Permasalahan tenaga kerja; permasalahan kerusakan ekologis
- Masalah anggaran yang tak transparan dan rawan diselewengkan
- Rekam jejak event besar.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 5 Oktober 2021, Atas dasar tersebut KontraS mendesak berbagai pihak untuk:
Pertama, Pemerintah Pusat dan Daerah harus memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tidak akan membuat situasi darurat kesehatan di Papua semakin parah. Anggaran seharusnya ditambah untuk mengatasi permasalahan kesehatan, khususnya penanganan Pandemi di Papua yang tak kunjung membaik.
Kedua, Pemerintah harus segera mengubah pendekatan yang dilakukan selama ini terhadap masalah yang ada di Papua. Penyelenggaraan PON tidak bisa melegitimasi pertambahan aparat keamanan di luar urusan PON.