JAKARTA, (PR).- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kinerja lembaga negara mulai dari MPR, DPR, hingga Komisi Yudisial. Hal itu diungkapkan saat pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.
Sebagai pengawal Ideologi, lanjut dia, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia menyambut baik sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terhadap tugas pengkajian sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta pelaksanaannya, MPR dinilai telah berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional. Diharapkan, hal tersebut dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara adil.
"Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat," tutur Jokowi.
Adapun ia mendorong DPR untuk terus melanjutkan reformasi internalnya. Jokowi menilai, DPR telah menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya.
Hal tersebut terlihat dari fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. "Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi," ujarnya.
Adapun terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan. Selain itu juga menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik.
Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu; serta Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.
Jokowi juga mengapresiasi kinerja DPD. Hingga semester pertama tahun 2017 ini, Jokowi mengungkapkan, DPD telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.