JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Oesman Sapta Odang menyoroti kesenjangan ekonomi yang saat ini masih menjadi masalah mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Oesman saat menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPD/DPR RI yang digelar di Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu 16 Agustus 2017.
Menurut Oesman, dari tahun ke tahun, Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun. Namun, tak dipungkiri kualitas pertumbuhannya masih menyisakan kesenjangan yang dirasakan semua pihak.
Oesman tak menampik kalau selama ini Presiden Joko Widodo sudah berupaya banyak mengentaskan kesenjangan ini. Di antaranya lewat pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia atau mengupayakan harga BBM dan semen di Papua yang hampir menyamai harga di daerah lain. Namun, upaya ini menurutnya perlu ditingkatkan.
"Kami berharap Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk Undang-undang tentang pemerintahan daerah kepulauan, demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan," kata Oesman.
Dana desa
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya pengelolaan dan pengawasan dana desa yang baik mengingat penyalurannya dalam tiga tahun ini telah mencapai Rp 127 trilliun. Sedangkan di sektor pangan, Oesman melihat masalah yang ada masih belum terselesaikan secara tuntas.
"Meskipun kami menyadari betapa kompleksnya persoalan ini, kami mengajak kita semua, untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, di tengah ancaman krisis pangan global," kata Oesman.
Di bidang energi, pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan pelaksanaan program listrik pedesaan berbasis energi baru terbarukan (EBT). Dia juga mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menghendaki adanya terobosan mendasar dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat.
"Kami juga mendengarkan keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah. Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak semakin berat. Kami mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro, kecil dan menengah. Kami meminta Pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai di Ibu Kota Provinsi," ucap Oesman seraya menuturkan pentingnya penyelesaian RUU Perkoperasian.
Ekstensifikasi basis pajak
Oesman memahami upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya yang besar. Untuk meyiasati ini DPD mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio.