JAKARTA, (PR).- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum untuk Bupati Subang Imas Aryumningsih, juga calon petahana dalam Pilbup Subang 2018 ini. Seperti diketahui, Imas terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap dari seorang pengusaha terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.
"Tim Partai Golkar akan melakukan pendampingan dan mempersiapkan pengacara," kata Wakil Sekretaris Bidang Pemilu DPP Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah kepada "PR", Rabu, 14 Februari 2018.
Menurut Ratu, meskipun Imas Aryumningsih diamankan KPK, belum ada wacana mengganti kandidat di Subang. Pasalnya, dalam aturan KPU, selama sudah ditetapkan sebagai kandidat, seseorang bisa meneruskan pencalonannya. "Kecuali kandidat belum ditetapkan, maka bisa diganti," kata dia.
Ratu pun mengimbau kepada calon kandidat yang diusung Golkar dalam Pilkada Serentak 2018 agar berhati-hati dengan siapapun yang berniat melakukan penyuapan. Menurutnya hal apapun bisa terjadi apalagi di musim Pilkada seperti ini.
"Saya juga minta KPK dan media berimbang. Jangan saja fokus kepada pejabatnya, tetapi juga pengusaha yang menghalalkan segala cara. Kasihan kalau pada kenyataannya, pejabat tersebut tidak terbukti menerima," kata Ratu yang mendapat kabar, saat Imas diamankan, Imas sudah masuk kamar hendak istirahat.
Evaluasi pencalonan
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjadi partai pengusung Imas di Pilbup Subang 2018 akan mengikuti proses yang dilakukan oleh KPK. Menurut Wasekjen DPP PKB, Maman Imanulhaq sebagai partai pengusung, awalnya dia pun kaget mendengar kabar ini. Tapi dia akan menghormati proses hukum.
"Ini jadi pengingat untuk aparat penyelenggara negara agar tidak korupsi sebagai alat meraih kekuasaan. PKB hanya akan cabut dukungan bila terbukti. Kami akan mengevaluasi (pencalonan beliau)," kata Maman.
Kepada kader PKB di Subang, Maman pun meminta tetap tenang. Proses kampanye tetap bisa dilakukan secara sehat dan kompetitif seperti seharusnya.
"Hargai proses hukum, hargai KPK, dan tentunya kita punya prinsip yang sama memberantas korupsi. Ini salah satu agenda prioritas PKB juga," kata dia.***