PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait aturan perjalanan dalam negeri, dengan mewajibkan tes PCR bagi pelaku perjalanan, menuai berbagai kritikan.
Sebelumnya pemerintah juga telah menetapkan kebijakan bagi penumpang pesawat, yang diwajibkan menunjukan hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR, akan tetapi aturan itu diubah lagi dan hanya diwajibkan tes antigen.
Kebijakan tersebut mendapat sorotan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menurut dia, seluruh kebijakan dalam penanganan Covid-19 adalah kewajiban pemerintah.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera juga, menyoroti terkait isu adanya pejabat yang bermain atau terlibat dalam bisnis PCR.
Baca Juga: Vanessa Angel dan Suami Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Tol Jombang Jatim
Untuk itu dia meminta temuan ini diusut tuntas.
“Dan mestinya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah, sehingga pembiayaannya jg merupakan tanggung jawab pemerintah. Bukan malah dibebankan kpd masyarakat,” kata Mardani Ali, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @MardaniAliSera, Kamis, 4 November 2021.
Dia pun mengingatkan, bahwa seharusnya segala bentuk kebijakan apalagi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 itu tak dibebankan kepada masyarakat, dia pun membandingkan dengan kebijakan di negara lain yang bisa menggratiskan tes PCR.
“Jika negara lain bsa menggratiskan mengapa Indonesia tidak?,” kata Mardani Ali.