JAKARTA, (PR).- Jumlah aduan sengketa Pilkada diklaim lebih kecil dibandingkan Pilkada sebelumnya. Jumlah aduan sengketa Pilkada hingga saat ini sebanyak 42 aduan. Berbeda dengan Pilkada terdahulu yang bisa mencapai ratusan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan, meskipun sengketa yang masuk ke MK saat ini mencapai 42 kasus, namun yang memenuhi treshold 0,5% sampai 2% hanya 8 daerah. “Trennya turun jauh. Pilkada-Pilkada sebelumnya bisa sampai 100 lebih (sengketa -red),” kata di Istana Kepresidenan, Rabu 11 Juli 2018. Arief mengatakan hal tersebut sesuai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Ia datang bersama Komisioner KPU lainnya untuk melaporkan pelaksanaan Pilkada yang baru saja usai serta persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.
Persoalan sengketa terkait Pilkada menjadi salah satu pokok bahasan antara komisioner KPU dan presiden. Menurut dia, semua laporan telah disampaikan secara detail kepada presiden. Arief mengatakan, saat ini kedewasaan berpolitik sudah semakin tumbuh di masyarakat. Hal itu ia katakan dengan merujuk kepada angka sengketa yang saat ini berjumlah 42 sengketa. "Buktinya, yang jauh di atas threshold pun masih mengajukan sengketa. Tapi, jumlah itu sudah banyak menurun. Jadi, mungkih angka itu memberi kontribusi, tapi kedewasaan untuk bisa menerima hasil pemilu jauh lebih memberi pengaruh," tuturnya.
Pileg dan Pilpres
Sementara untuk tahapan Pileg yang tengah berlangsung, Arief menuturkan, sampai hari ke delapan, belum satu partai politik pun mendaftar ke KPU RI untuk calon DPR RI. "Sampai dengan hari ke-8 dari total 14 hari yang disediakan untuk pendaftaran bakal calon itu, belum satu pun partai politik mendaftarkan ke KPU RI untuk calon DPR RI," ujarnya. Ia mengharapkan agar para peserta Pileg maupun Pilpres tidak mendaftar di waktu-waktu terakhir. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak akan banyak timbul masalah. "Kalau ada problem-problem, masih bisa diperbaiki. Kalau pada hari terakhir itu kan nanti bisa menimbulkan banyak problem," ujarnya.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan, pertemuan antara KPU dengan presiden lebih membahas persoalan teknis, seperti anggaran, jumlah pemilih dan kendala di lapangan. Tidak ada bahasan politis, seperti menteri yang akan maju sebagai caleg. "Disinggung juga mengenai permintaan penambahan anggaran. Kalau memang ada hal-hal yang ditemui di lapangan membutuhkan tambahan anggaran,
Pak Presiden menyampaikan, pemerintah siap membantu KPU," katanya.***