PIKIRAN RAKYAT – Berawal dari unggahan video Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya di akun Youtube milik Haris Azhar yang membahas laporan sejumlah organisasi, termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti harus berurusan dengan hukum lantaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya.
Disebutkan bahwa laporan Menko Marves Luhut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.
Sempat mangkir, Direktur Lokataru Haris Azhar pun memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menko Marves Luhut Pandjaitan.
Baca Juga: Xi Jinping Tegaskan China Tak Akan Gertak Negara Kecil di Asia Tenggara: Tidak Mencari Hegemoni
Mengingat, pihak Polda Metro Jaya sempat menjadwalkan agenda klarifikasi antara Luhut Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pada Senin, 15 November 2021.
Namun, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak hadir dalam agenda mediasi yang difasilitasi Polda Metro Jaya.
"Kita cuma klarifikasi bahwa pertama mediumnya akun channel saya itu seperti apa itu satu yang kedua peruntukan identitas itu untuk apa di materi ini. Lalu, ketiga terkait dengan materinya," kata Haris Azhar.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Diejek Cuma Lulusan SMP karena Kritik PNS, Beri Balasan Menohok
Haris Azhar mengatakan bahwa apa yang dirinya bicarakan bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti di kanal media sosial YouTube mengenai kepentingan publik dan tidak ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang.