JAKARTA, (PR).- Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019 yang bebas dan adil ternyata masih dinilai rawan masalah. Dari kerawanan itu, persoalan hilangnya hak pilih menjadi masalah utama.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di mana dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil memiliki skor kerawanan tertinggi, yaitu 54,22. Selain itu, ada dimensi kontestasi (53,81), dimensi partisipasi politik (47,94) dan dimensi konteks sosial politik (42,54). Bila keempat dimensi itu diakumulasikan, tercapai skor IKP nasional 2019 sebesar 49,63.
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu telah menyampaikan beberapa rekomendasi terkait kerawanan itu, terutama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan Pemilu. “Bawaslu merekomendasikan agar KPU menjamin hak pilih baik pemilih yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih," kata Afifuddin, Selasa, 9 April 2019.
Ia mengatakan, dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil berkorelasi dengan empat hal, di mana hilangnya hak pilih menjadi masalah utama. Selain itu, ada juga masalah data pemilih yang tidak akurat, terdapat laporan pelanggaran pemilu dari warga, serta tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta pemilu.
Skor kerawanan cukup tinggi di 24 daerah
Mengenai skor IKP sebesar 49,63, Afif mengatakan, skor tersebut berada pada kategori kerawanan sedang. Namun, skor kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berada di atas rata-rata nasional.
Di tingkat provinsi, misalnya, IKP menunjukkan ada 16 daerah yang skornya di atas rata-rata nasional. Provinsi Jawa Barat termasuk didalamnya dengan skor sebesar 52,11 (urutan ke-8). Provinsi Papua merupakan wilayah yang skor kerawanannya tertinggi, yaitu 55,08.
Untuk level kabupaten/kota, terdapat delapan daerah yang kategori kerawanannya tinggi. Kabupaten Bogor masuk di dalamnya dengan skor sebesar 67,64 (urutan ke-6). Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang skor kerawanannya tertinggi, yakni sebesar 80,21.
"Para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang," kata Afif.
Kampanye damai dan menerima hasil pemilu 2019
