JAKARTA, (PR).- Wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD dianggap terlalu dini untuk disampaikan.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut, DPR masih menggodok sistem sistem kepemiluan dan opsinya pun banyak.
"Penyempurnaan terhadap sistem politik kita termasuk kepemiluan, pada level itu, kita semua sama. Tapi agak terburu-buru kalau kita sudah sepakat melakukan evaluasi, tapi kita sudah tahu kesimpulannya bagaimana. Kaji dulu mana positifnya, mana negatifnya, ada opsi, baru kita lihat mana opsinya," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Doli tak memungkiri mengembalikan pilkada ke DPRD jadi salah satu opsi, tetapi masih banyak variabel yang perlu diperhatikan.
Banyak juga riset yang sudah dia dapat dan mencari rumusan terbaik untuk menjawab isu ini.
Salah satunya menyelenggarakan pilkada langsung untuk kabupaten dan kota, tapi pemilihan gubernur diserahkan ke DPRD provinsi.
"Titik tekan basis otonomi daerah kita di mana sih? Kelihatannya ada di kabupaten/kota kan. Kalau kita sepakat dan dikaitkan dengan keterlibatan rakyat, ya mari kita tetapkan pilkada langsung di kabupaten/kota, sedangkan gubernur yang kepanjangan dari pusat enggak perlu (pilkada langsung)," ucap dia.
Ada juga opsi asimetris yakni menggelar pilkada langsung hanya di daerah yang punya indeks demokrasi cukup bagus. Ini kembali lagi pada kecenderungan publik di suatu daerah apakah dengan adanya pilkada langsung makin menyuburkan politik uang, konflik, atau malah sebaliknya.
"Itu opsi lain. Jadi masih banyak opsi lain, jangan cepat-cepat ambil keputusan," ucap dia.