DENPASAR, (PR).- Wacana amendemen Undang Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan kembali Garis Besar Haluan Negara terus digodog oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam diskusi "MPR Rumah Kebangsaan" di Denpasar, Bali, menyampaikan saat ini pimpinan MPR terus mendatangi seluruh tokoh bangsa untuk diminta pendapatnya perihal wacana ini.
"Terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang amandemen, Pimpinan MPR melakukan safari ke pimpinan partai politik dan Ormas untuk menyerap aspirasi soal amendemen UUD terkait hadirnya kembali haluan negara (GBHN)," kata Jazilul.
Ini memang menjadi bagian dari target MPR periode sekarang selain menjalan tugas konstitusional lainnya. Selain itu, menjadi tugas Pimpinan MPR untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan yang merekatkan bangsa. Hingga saat ini tugas itu tetap diemban sembari melihat dinamika wacana amendemen yang terus bergulir.
"Agenda amendemen, agenda perekat kebangsaan dan agenda lainnya kita harapkan berjalan mulai tahun depan," ujarnya.
Jazilul tak memungkiri kalau tantangan yang dihadapi MPR ke depan semakin berat, terutama berkaitan dengan wacana amandemen UUD tadi. Pasalnya, Amandemen membutuhkan kehendak dari semua pihak, bukan hanya kehendak pimpinan MPR yang ada di fraksi-fraksi.
“Maka sesuai tema Press Gathering “MPR Ruman Kebangsaan,” saya berharap, MPR menjadi rumah yang nyaman bagi fraksi dan kelompok DPD dalam menjalankan dan menyalurkan seluruh masalah kebangsaan dalam bingkai Empat Pilar. Begitu pun media ikut mengembangkan jurnalistik kebangsaan. Salah satunya tidak menyebar berita-berita hoaks,” ucap dia.
Sementara itu Ketua Kelompok DPD Instiawati Ayus yang turut hadir dalam diskusi ini menegaskan, DPD mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR. Namun DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD.
"Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan.