JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo baru saja mengangkat tujuh staf khusus baru yang akan membantunya di periode kedua nanti. Menariknya, tujuh staf khusus ini adalah anak muda, bahkan satu di antaranya masih berusia 23 tahun.
Sejumlah pihak menilai hal ini merupakan langkah yang baik, tetapi harus disertai pembuktian kalau ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan tetapi lebih pada kepakaran.
Ini untuk menjawab keraguan publik atas pilihan Jokowi yang kerap dinilai pencitraan.
Kepala Riset Penelitian KontraS Rivanlee Anandar menilai dalam penentuan stafsus, ada kesan Jokowi hanya mendompleng dari status milenial semata.
Padahal beban yang diemban oleh tujuh stafnya ini tidak cukup dijawab dengan hanya syarat milenial.
Presiden harus bisa membuktikan bahwa tugas yang diemban oleh para stafsusnya mampu membawa kebaruan dan menjawab permasalahan yang terjadi di masing-masing sektor.
"Ini menjadi masalah jika keberadaan mereka tidak cukup menjawab persoalan pada sektor tertentu, seperti Hukum, HAM, dan Korupsi, Bantuan Sosial, Otonomi Daerah, dan seterusnya sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 39 Tahun 2018," kata Rivan kepada "PR", Jumat, 22 November 2019.
Rivan juga heran di sisi lain, dalam ucapannya, Jokowi mengaku kaget ada stafsusnya yang berusia 23 tahun.
Ini menjadi pertanyaan karena stafsus dipilih oleh presiden, tetapi dia bahkan tak mengetahui usia stafsus yang dipilihnya.
Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada nama yang dipilihkan orang tanpa sepengetahuan Jokowi.
"Jika ya, itu jadi salah satu indikasi stafsus milenial ini hanya bagi-bagi kekuasaan semata. Sebab menambah deret "orang usia muda" yang ada dalam lingkaran istana setelah Diaz Hendropriyono yang mendapat posisi karena bapaknya mengusung Jokowi pada pemilu lalu," ucap dia.
Pandangan ini semakin dikuatkan dengan pernyataan Moeldoko di media yang secara gamblang menyebut rezim saat ini mau mengakomodir para relawan dan kader parpol untuk masuk dalam Kantor Staff Presiden.
"Jadi, basis dipilihnya orang-orang tertentu karena kedekatan, bukan kepakaran," ucap dia.
Kembali dalam konteks milenial, Rivan menilai negara sebetulnya bisa mengakomodir niat baik milenial dalam membangun negeri. Ini bisa dilihat secara umum, bukan hanya orang-orang yang membangun start-up semata.