JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengkritik kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena belum terpenuhinya blangko KTP Elektronik (E-KTP), padahal mayoritas masyarakat sudah melakukan perekaman data.
"Persoalan blangko E-KTPektronik (E-KTP) tidak kunjung selesai, setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mengalami kesulitan blangko," kata Kamrussamad di Jakarta, Kamis, 28 November 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Dia mengatakan, mayoritas masyarakat sudah melakukan perekaman data E-KTP namun tidak kunjung menerima E-KTP karena belum terpenuhinya blangko.
Baca Juga: Kasus E-KTP, Markus Nari Terbukti Kantongi 900 Ribu Dolar AS
Menurut dia, kelangkaan blangko E-KTP menunjukkan masih amburadulnya perencanaan dan lemahnya evaluasi dalam sistem pembuatan E-KTP.
Dia menjelaskan, DPR melalui Komisi II DPR sudah meminta Mendagri untuk mencetak tambahan blangko E-KTP akhir tahun ini.
"Anggarannya lakukan pergeseran dari unit kerja lain ke Dukcapil untuk produksi blangko E-KTP tersebut. Itu solusi jangka pendek," ujarnya.
Kamrussamad menilai untuk solusi jangka panjang sedang dikaji kemungkinan pengadaan blangko E-KTP diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) kabupaten/kota dengan nomor induk tunggal tetap berasal dari kementerian dalam negeri.
Dia mengingatkan, E-KTP bagi masyarakat adalah dokumen pertama dan utama untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya.