PIKIRAN RAKYAT - Jumlah pengangguran atau pekerja yang harus kehilangan pekerjaan diprediksi akan bertambah yang diakibatkan pandemi virus corona.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasinya.
Sebagai langkah jangka pendek, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menaikkan anggaran Kartu Prakerja.
Baca Juga: Pemkab Bandung Tengah Siapkan Ketetapan PSBB dan Larangan Mudik di Wilayahnya
"Untuk jangka pendek Kartu Pra Kerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebanyak 5,6 juta yang terdampak bisa diserap dan BPJS Ketenagakerjaan uang yang dipakai bisa untuk kemudahan yang terkena PHK," ujar Menkeu dalam konferensi pers via video di Jakarta, Selasa 14 April 2020.
Tak hanya menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja, penyaluran dana desa serta program padat karya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk bantuan sosial.
"Jadi untuk jangka pendek kita gunakan semua instrumen yang ada untuk mengatasi dampak negatif dari PHK," jelas Menkeu seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga: RESMI! Begini Cara FIFA Tahan Pemain tak Tinggalkan Klub di Bursa Transfer 1 Juli Nanti
Sementara untuk jangka panjang, Sri Mulyani membeberkan bahwa pemerintah akan meningkatkan daya tahan usaha.
Pemerintah akan menjaga kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kapasitas menarik investasi agar tetap baik dan menarik.
Atas dasar itu maka insentif pajak akan diberikan dan untuk saat ini fokus kepada industri manufaktur serta pemberian insentif tambahan ke-11 sektor transportasi, perhotelan dan sektor lain.
Baca Juga: Galih Ginanjar Cs Akhirnya Divonis Bersalah, Fairuz A Rafiq: Kebenaran Terungkap
"Dengan insentif pajak pasal 21 diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan di 11 sektor," jelas dia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.