/photo/2020/04/20/4159277814.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan agar program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat langsung diserahkan penangannya ke desa.
Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik horisontal.
Hal itu disampaikan Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu, 3 Mei 2020.
Baca Juga: Bhayangkara FC Usul Liga 1 2020 Dihentikan, Ini Sikap Persib Bandung
Hadir dalam rapat itu, jajaran dirjen dari sejumlah kementerian dan gubernur se Jawa-Bali.
"Persoalan bansos ini sudah menimbulkan gegeran ditingkat daerah hingga tingkat desa, Sudah banyak yang ribut-ribut dan rawan terjadinya konflik di tingkat daerah," kata Ganjar.
Ganjar memberikan contoh, warga penerima bansos diluar penerima PKH, Berdasarkan aturan yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi mendapat bansos "Undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan," terangnya.
Baca Juga: Peneliti Simpulkan Virus Corona Tak Mungkin Aktif Kembali di Tubuh Pasien Sembuh
Kasus di Kabupaten Banyumas ada seorang kepala desa sudah mendata sebanyak 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat. Dari data tersebut hanya disetujui hanya 200 orang, namun ke 200 penerima tersebut berbeda dengan data yang diusulkan.
"Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk mendapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka menolak yang bantuan Rp200.000. Di tengah masayarakat ini menjadi persoalan, membuat kami yang di bawah kesulitan," tambah Ganjar.
Oleh karena Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran. Yakni dengan menyerahkan bantuan kepada desa yang memahami kondisi dan siatuasi desanya. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pendampinga.
Baca Juga: Beredar Video Bintang Tsuraya Jadi Pertanda Wabah Corona Selesai, LAPAN Beri Penjelasan
Ganjar juga memberikan alternatif lain yakni dengan mekanisme kerja lumbung pangan "Semua bantuan yang diterima desa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Dari lumbung pangan, bantuan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," terangnya.
Pada kesempatan rapat terbatas melalui video conference, Ganjar juga mengomentari soal masih banyaknya pemudik yang keluar dari Jabodetabek. Menurutnya, daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
Baca Juga: 5 Hal Kecil yang Bisa Dilakukan Setiap Hari untuk Buatmu Merasa Lebih Muda
"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," pungkasnya.
Usulan Gubernur Jateng langsung diapresiasi Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo sulan Ganjar. Dalam kesempatan tersebut, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.
"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," kata Doni.
Doni juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penangnanan covid-19 bisa efektif. ***