PIKIRAN RAKYAT - Proyek yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mengorbankan kepentingan dan kebutuhan rakyat.
Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.,
Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke PPU, Kalimantan Timur.
Namun, dalam pembangunan IKN ditemui sejumlah hal yang memunculkan reaksi negatif dari publik dan pengamat.
Baca Juga: Temani Aurel Hermansyah Melahirkan, Atta Kaget Lihat Perubahan Wajah sang Istri, Kenapa?
Terlebih lagi jika membahas masalah anggaran yang harus dikeluarkan dalam pembangunan IKN.
Dalam pembangunan IKN, yang perlu dibangun tidak hanya istana negara, tetapi juga ada fasilitas lain yang harus dipikirkan pemerintah dalam rencana pembangunannya.
Namun, dengan menghitung anggaran dari APBN, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika tidak mungkin anggara dari negara bisa mencukupi pembangunan fasilitas yang diperlukan di IKN.
"Kalau sampai ibu kota dipindah, sebaiknya seluruh fasilitas umum itu dibiayai APBN. Namun, masalahnya adalah APBN kita sangat tidak longgar unruk membiayai pembangunan secepat ini," kata Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MSD.