PIKIRAN RAKYAT - Kartu Peserta BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat untuk kegiatan jual beli tanah.
Oleh karena itu, pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli wajib menyertakan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
Kebijakan dengan syarat baru ini akan berlaku mulai 1 Maret 2022 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ditetapkan aturan itu seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Jelang Aurel Hermansyah Lahiran, Krisdayanti Omeli Atta Halilintar Heran sang Menantu Masih 'Nakal'
Dalam beleid yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022 ini, Menteri ATR/BPN harus memastikan pemohon sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
"Presiden Jokowi menginstruksikan agar Menteri ATR/Kepala BPN untuk memastikan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis akun tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instgaram @kementerian.atrbpn pada Sabtu, 19 Februari 2022.
Oleh karena itu, permohonan layanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan susun tanah wajib melampirkan Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Livy Renata Mengaku Jadi Korban Bullying di Sekolah Elite, Nikita Mirzani Syok Dengar Alasannya