PIKIRAN RAKYAT - Polemik penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 ramai dibicarakan.
Presiden Jokowi telah meneken keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 atau Kepres 1 Maret tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.
Namun, Keppres ini menuai polemik karena nama Presiden RI ke-2 Soeharto tak ada dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Perdebatan pun terjadi kepada peran Soekarno dalam peristiwa tersebut.
Perdebatan antara Politikus Gerindra Fadli Zon dan Menko Polhukam Mahfud MD yang saling melempar cuitan dengan isu tersebut.
"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!," kata Fadli Zon melalui Twitter-nya, Jumat, 4 Maret 2022.
Mahfud MD kemudian membalas permintaan Fadli Zon. Ia meminta Fadli Zon mengajak sendiri sejarawan itu untuk berdebat.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia deba," katanya.
Baca Juga: Setelah Ukraina, Georgia dan Moldova Ajukan Permohonan Gabung Uni Eropa