PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa wacana 'Presiden 3 Periode' tidak semudah itu direalisasikan.
Menurutnya, perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden ditentukan oleh besarnya suara rakyat.
"Ya itu kan suara rakyat lagi, kalau menurut saya nggak segampang itu juga. Suara rakyat itu kalau memang suara itu besar ya kan DPR-nya atau partai-partai politiknya mesti dengar. Itu kan konstituen dari partai-partai," tutur Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat, 11 Maret 2022.
Dia pun mengungkapkan bahwa Pemerintah memiliki big data terkait suara yang disampaikan masyarakat melalui media sosial.
Baca Juga: Ribut Soal Wacana Presiden 3 Periode, Luhut Pandjaitan: Jokowi Diem Aja, Kenapa Mesti Repot?
"Iya, karena gini kita kan punya big data, dari big data itu meng-grab kira-kira 110 juta, macam-macam, facebook, segala macam," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia juga menyinggung apa yang kerap dibicarakan oleh netizen di media sosial tergantung dengan kondisi ekonomi mereka.
"Kadang kan orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 juta lah. Kalau menengah bawah, itu pokoknya pengen tenang, pengen bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," ucap Luhut Binsar Pandjaitan.
Bahkan, dia menyinggung bagaimana perdebatan terkait kampret, cebong, hingga kadrun bisa mengakibatkan sakit gigi.
"Kan kita kan sakit gigi denger kampret lah, cebong lah, kadrun lah, itu kan menimbulkan nggak bagus. Masa terus-terusan gitu?," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia pun menegaskan bahwa Pemerintah menampung suara masyarakat terkait wacana perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden.
"Sekarang lagi gini-gini, ya kita kan coba tampak dari publik, suara (data-data tadi), itu bilang kita mau ngehabisin Rp100 triliun lebih untuk milih (Pilpres dan Pilkada serentak) ini, keadaan begini, ngapain sih? Nah itu yang rakyat ngomong," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, semua wacana yang disampaikan tersebut bukan berasal dari Jokowi, tetapi dari suara-suara di bawah sana.
Baca Juga: Luhut Pandjaitan Ungkap Kemungkinan Jokowi 3 Periode Asal Direstui Wakil Rakyat: Itu Kan Sah-Sah Aja
"Sekarang begitu ada yang ngomong 'Pak Jokowi kita tambah aja', ada yang bilang 3 periode, ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 2 tahun, apa aja ribut. Pak Jokowi dibilang nggak konstitusional, bukan beliau yang ngomong. Itu suara di bawah kan?," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.
Oleh karena itu, dia menilai masyarakat tidak perlu repot, apalagi hal itu belum tentu akan terjadi.
"Iya, kita nggak tahu kenapa musti repot. Kata Gusdur almarhum 'gitu aja kok repot'," kata Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.***