PIKIRAN RAKYAT - Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan yang diteken Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020, berisiko tinggi dari sisi akuntabilitas administratif. Apalagi, ada potensi terjadi kecurangan dalam ekspor tersebut.
"Karena penetapan yang bersifat terbatas akan berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat," kata Alamsyah dalam siaran pers di Jakarta, Senin 8 Juni 2020.
Permen itu dianggap merugikan nelayan dan merusak budidaya. Kemudian, muncul desas-desus adanya permainan dalam penentuan perusahaan yang diberi izin ekspor dan tak adanya transparansi. Ombudsman dan sejumlah pihak menilai pelaksanaan Permen itu berpotensi menimbulkan persaingan tak sehat.
Baca Juga: PPDB Sudah Digelar Daring, Orang Tua Tetap Datang ke Sekolah Cari Informasi Pendaftaran
Alamsyah Saragih menilai janji politik pemerintah meningkatkan nilai tambah lokal dalam rantai pasok haruslah jadi acuan. Dia mempertanyakan komitmen Menteri Edhy Prabowo. Peraturan yang menyangkut banyak orang dan masa depan sumber daya alam Indonesia, sebaiknya disusun lebih partisipatif. Prinsip ini hal mendasar dari penyelenggaraan negara.
Ombudsman pun menyarankan agar Permen itu kembali dikaji lebih mendalam. Kementerian KKP, tegasnya, jangan hanya hitung untung rugi saja.
"Tidak begitulah caranya mengelola negara," tuturnya.
Baca Juga: Hotel di Kawasan Puncak Bogor Mulai Terapkan Protokol Kesehatan
Ombudsman mengingatkan, agar pemerintah bertindak transparan dalam penunjukkan eksportir. Jangan sampai yang terpilih malam mereka yang sebelumnya terlibat menyelundupkan lobster dan benihnya, malah dipilih.