PIKIRAN RAKYAT - Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, membentuk barikade di depan kantor bupati setempat.
Lauren Borotian, salah satu ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Selasa, menjelaskan pada 8 Juni 2020, lebih dari 100-an ASN datang ke halaman kantor Bupati Keerom.
Kedatangan mereka kali ini bukan untuk bekerja, tetapi untuk berdemo dan meminta kejelasan soal pembayaran kinerja selama dua triwulan dan beberapa tuntutan lainnya.
Baca Juga: Data Google: 17 Persen Wisatawan Indonesia Ingin Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri 3 Bulan ke Depan
Dia mengatakan demonstrasi yang dilakukan itu merupakan kelanjutan dari demo serupa pada Selasa pekan lalu.
ASN yang datang berasal dari beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Keerom, juga bergabung para tenaga medis. Usai berdemonstrasi mereka memalang kantor bupati setempat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Keerom Blasius Waluyo Sejati ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada saat yang sama, Bupati Keerom, Muh. Markum, sedang melakukan rapat koordinasi dengan Bank Papua Pusat di Jayapura.
Baca Juga: Temui Dwi Sasono di RSKO, Widi Mulia: Terima Kasih Dukungannya
"Saat ASN melakukan demonstrasi, Bapak Bupati Keerom sedang melakukan rapat koordinasi dengan Bank Papua, dan pertemuan ini penting sehingga tidak bisa diwakilkan," katanya, seperti dilansir Antara, Selasa, 9 Juni 2020.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Keerom, Trisiswanda Indra,menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah kini sedang mengalami kesulitan karena lambannya transfer dari pemerintah pusat, sementara keerom tidak memiliki PAD yang memadai untuk menalangi hal tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa kinerja triwulan pertama siap dibayarkan namun secara bertahap sesuai kemampuan daerah, untuk triwulan kedua dan tuntutan lainnya ia tak memberikan jawaban pasti.
Meski sudah dijelaskan, namun ASN tetap bersikeras menemui sekaligus mendengar penjelasan dari Bupati Keerom. ASN memutuskan untuk tidak membuka pemalangan hingga menemui bupati. Hingga saat ini Kantor Bupati masih di palang.***