PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya tak menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan pernyataan yang bersayap.
Menilik track record atau rekam jejak sebelumnya, pernyataan Jokowi dinilai tak bisa dipegang dan justru berkebalikan dengan tindakan.
"Statement dia (Jokowi) itu bersayap, statement dia hanya meminta tidak bersuara para menterinya tapi tidak tegas dia menyatakan tidak bersedia, menolak atau kemudian dengan tegas menyatakan bahwa ini berbahaya dan kemudian bertentangan dengan konstitusi," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur dalam konferensi pers YLBHI bersama 17 LBH Kantor merespons persoalan tersebut yang berlangsung secara daring, Minggu, 10 April 2022.
Jokowi bahkan merespons dengan menyebutnya sebagai wacana di publik saja dan mengklaim tetap taat konstitusi. Namun, saat menyatakan menghormati konstitusi, tutur Isnur, malah muncul gerakan-gerakan yang ingin mengubah konstitusi.
Dukungan penundaan Pemilu 2024 mengemuka mulai dari ketua-ketua partai politik, hingga terakhir menteri dalam negeri menyebutnya sebagai upaya yang tidak tabu. Isnur mengatakan, rencana itu seperti dilegitimasi oleh pernyataan mereka.
Pernyataan Jokowi tetap taat konstitusi juga patut dipertanyakan mengingat track record omongannya yang tak bisa dipegang sepenuhnya dan seringkali berubah. Isnur mencontohkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi pernah menyebut tidak mau menjadi presiden. Pernyataan itu kemudian berubah menjadi mau menjadi presiden. Demikian pula janji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkebalikan dengan kenyataannya.
Baca Juga: Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan Digelar, Presiden Jokowi Bocorkan Jadwal Pelaksanaannya