PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan para Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang akan bertugas agar taat dengan peraturan perundangan-undangan.
Dia berharap, Plt kepala daerah tidak terlibat langsung dalam kampanye maupun memberikan dukungan kepada capres-cawapres pada Pemilu 2024.
"Itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang, karena penjabat kepala daerah itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juni 2022.
Baca Juga: Soal Capres dari PDIP, Hasto Kristiyanto: Ibu Mega Masih Kontemplasi
Menurut dia, berpolitik harus percaya pada regulasi dan aturan yang sudah dibuat.
Meski begitu, dia menekankan bahwa keberadaan pengadil sangat diperlukan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
Tak hanya itu, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kelompok masyarakat juga diperlukan untuk melakukan pemantauan.
Baca Juga: Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi
"Nah ketika ada yang menyimpang harus ada wasit yang memberikan semprit, ada Menteri Dalam Negeri, ada kelompok sosial masyarakat yang mengawasi Pj kepala daerah itu betul-betul bertindak untuk mempercepat kemajuan yang ada di daerahnya," ucap Hasto.