PIKIRAN RAKYAT - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memetakan dukungan kepada poros koalisi partai politik dalam Pilpres 2024. Ada tiga jenis pemilih, yakni pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemilih yang moderat, dan pemilih yang kurang puas terhadap kinerja Jokowi.
Poros PDIP menguasai segmen pemilih puas terhadap pemerintahan Jokowi. Poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menguasai segmen pemilih moderat. Sedangkan Gerindra-PKB menguasai segmen pemilih yang kurang puas.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan latar kepuasan terhadap pemerintahan saat ini tidak akan banyak berperan dalam Pilpres 2024. Pasalnya, Pilpres 2024 tidak akan diikuti petahana.
"Saya kira faktor kepuasan dan ketidakpuasan mungkin ada pengaruhnya pada perolehan partai tertentu, tapi menurut saya faktor determinan suara partai bukan soal puas atau tidak pada pemerintahan," ujar Arya.
Baca Juga: Viral! Wasit Kabur dari Pertandingan di Cirebon, Langsung Kena Bogem Mentah
Menurutnya, ada beberapa faktor penentu dalam perolehan suara partai pada Pemilu 2024. Pertama, kandidat yang diusung dalam Pemilu Legislatif (Pileg 2024). Kekuatan sosok kandidat masih menjadi acuan utama publik untuk menjatuhkan pilihan ke partai tertentu.
"Faktor utama naik-turun suara partai itu adalah, pertama, siapa kandidat yang akan mereka calonkan di DPR RI, DPRD. Tetap faktor kandidat yang diusung," lanjutnya.
Selanjutnya ada faktor narasi program yang ditawarkan oleh partai politik. Terakhir adalah sosok yang didukung dalam Pilpres 2024. Ketiga faktor itu masih berada pada kategori penentu dalam memotret perolehan suara partai politik.
"Faktor determinannya tiga itu. Faktor kepuasan mungkin iya,tapi ketika incumbent tidak ada, maka faktor kepuasan publik, menurut saya, tidak terlalu besar pengaruhnya," tegasnya.
Menurut Arya, pembentukan koalisi di antara partai yang hendak berlaga di Pemilu 2024 memang sudah mengerucut menjadi beberapa poros. Namun hal itu masih menyisakan kerentanan. Peta koalisi masih bisa berubah hingga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) resmi terdaftar di KPU.