PIKIRAN RAKYAT - Politikus Gerindra Syarif menilai pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap Penjabat atau PJ Gubernur DKI yang akan menggantikan Anies Baswedan di masa transisi selama dua tahun ke depan.
Menurut dia, Jakarta merupakan daerah episentrum kegiatan politik dan sosial bagi Indonesia.
Secara de jure, Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), tapi secara de facto, Jakarta tetap menjadi episentrum.
“Kalau Jakarta dianggap sebagai episentrum, maka (Pemerintah) Pusat punya kepentingan sekali dengan Pj Gubernur DKI,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu 14 September 2022.
Baca Juga: Waspada! Berikut Adalah Gejala dan Penyebab Gagal Ginjal di Usia Muda
Dalam pandangannya, setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pj Gubernur nanti juga bisa saja berpengaruh terhadap pemerintah pusat.
Pun sebaliknya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat sudah pasti akan berpengaruh terhadap Jakarta.
Dia mencontohkan, sewaktu Pemprov Jakarta hendak menggelar ajang balap Formula E di Monas, pemerintah pusat memberikan responsnya.
Maka dari itu, menurut dia, muncul kriteria untuk Calon Pj Gubernur DKI merupakan orang yang bisa menjaga stabilitas politik, mengakomodasi berbagai entitas yang ada, dan orangnya harus cakap.