PIKIRAN RAKYAT – Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Tanah Air.
Pasalnya, pihak pemerintah tidak ingin para PMI tersebut berangkat ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko pun meminta agar seluruh kalangan masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah pemberangkatan PMI yang tidak sesuai prosedur atau non-prosedural.
"Jangan sampai keinginan besar PMI untuk berangkat kerja ke luar negeri ini dilakukan dengan mengabaikan prosedur, dan sayangnya lagi ada yang mengakomodasi," katanya pada Senin, 27 September 2022.
Baca Juga: Sulanjana Calling! Ribuan Viking Kembali Geruduk Graha Persib Rabu Besok, Ini yang Mereka Tuntut
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah bersama dengan lembaga terkait telah berupaya untuk mencegah pemberangkatan hingga penempatan PMI non-prosedural.
Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya adalah dengan mempermudah prosedur keberangkatan dan penempatan PMI secara legal.
Pasalnya, mekanisme pemberangkatan dan penempatan yang selama ini diberlakukan terhadap PMI itu dinilai rumit sehingga memunculkan tindakan pemberangkatan PMI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur.
Moeldoko menyebutkan, nantinya pihaknya akan kembali memeriksa kembali terkait peraturan soal pembiayaan penempatan PMI yang seharusnya gratis.