kievskiy.org

Jokowi Minta Daerah Tak Paksakan AKB Tanpa Perhatikan Penambahan Kasus Covid-19

ILUSTRASI Covid-19.*
ILUSTRASI Covid-19.* /pixabay pixabay

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah tidak memaksakan penerapan adaptasi kebiasaan baru tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar.

Presiden juga meminta agar dalam membuat kebijakan, data-data sains dan saran-saran dari para ilmuwan dipakai sebagai salah satu pertimbangan agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020.

Baca Juga: Kondisi Masih Berubah-ubah, Presiden Jokowi: Kelola Krisis dengan Hati-hati

"Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan," tegas Presiden.

Sejumlah tahapan yang harus disiapkan tersebut antara lain pertama penyiapan prakondisi. Setelah prakondisi dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu penerapan dengan mempertimbangkan data-data sains seperti indikator angka penambahan kasus atau Rt dan R0.

"Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas," imbuhnya.

Baca Juga: Mudah Didapat, 5 Rekomendasi Shampo untuk Rambut Rontok Harga di Bawah Rp 60.000

Selain itu, daerah juga perlu menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dibuka sehingga tidak semua sektor dibuka secara bersamaan.

Kepala Negara juga mengimbau agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik," paparnya.

Baca Juga: Misteri Kasus Dana Hibah KONI Menyisakan Banyak Tanya, Hendri: Banyak Nama yang Belum Tersentuh

Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap dua minggu.

Presiden juga meminta kepala daerah agar berani mengambil keputusan jika kondisi di lapangan berubah.

"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar," katanya.*** 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat