PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi III DPR RI, Santoso menanggapi usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Dia meyakini langkah ini tidak akan mungkin terjadi mengingat koalisi pemerintah yang terlalu gemuk.
Santoso mengatakan bahwa pemakzulan bersifat politik dibandingkan dugaan dugaan pelanggaran konstitusional yang objektif yang dilakukan oleh presiden.
“Makanya untuk mencegah pemakzulan itu Jokowi membuat koalisi yang super gemuk agar pemakzulan tidak akan terwujud sampai masa akhir jabatan di 20 Oktober 2024,” katanya, dihubungi Senin 2 Januari 2023.
Upaya pemakzulan itu menurut dia tidak akan terjadi mengingat saat ini Jokowi menambah jatah kursi kepada Gerindra dan PAN di kabinet.
Baca Juga: Kala Jokowi Ditanya Soal Reshuffle Kabinet pada 2023: Ditunggu Saja
Kendati demikian, bagaimanapun kata dia, politik bukan sebuah ruang hitam dan putih, tapi ruang abu-abu sehingga hal yang tidak mungkin terkadang bisa terwujud.
“Namun politik memang bukan hitam putih tapi ruang abu-abu dimana yang tidak mungkin kadang kala bisa jadi mungkin,” ujarnya.
Santoso masih meyakini bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja ini tetap akan menimbulkan pro dan kontra di parlemen menjelang Pemilu 2024 mendatang.
“Semua Parpol sdh membaca itu maka untuk tidak ditinggal rakyat parpol koalisi pun untuk urusan Perppu Cipta Kerja ini akan bersebrangan dengan pemerintahan Jokowi. Karena ingin suara rakyat di 14 Februari 2024,” tuturnya.