PIKIRAN RAKYAT - Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tampaknya menjadi tanda dan kunci penting mengerucutnya isu reshuffle. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya
Paloh itu bisa jadi menandai adanya pengumuman reshuffle sudah di ambang pintu atau
justru sebaliknya, rekonsiliasi dan konsolidasi?
Pengamat politk dari Universitas Padjadjaran Firman Manan menyebutkan, Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang sulit ditebak keputusannya. Terutama mengenai
reshuffle, banyak perhitungan publik yang meleset selama Jokowi tujuh kali melakukan
perombakan kabinet pada dua periode kepemimpinannya. Namun, ia menangkap sinyalamen akan dilakukannya reshuffle itu.
“Makanya, ketika sekarang banyak orang bicara reshuffle, ada kemungkinan tidak
dilakukan. Meskipun, kalau bagi saya, saya menangkap ada beberapa sinyal yang disampaikan beliau, yang memang membuka peluang untuk reshuffle,” ucapnya, Senin, 30 Januari 2023.
Firman mengutarakan, perombakan kabinet merupakan sesuatu yang wajar karena merupakan kewenangan presiden dan bisa dilakukan kapan pun. Menteri adalah pembantu presiden. Oleh karena itu, sangat penting bagi presiden agar bisa puas terhadap pembantu-pembantunya tersebut dalam dua hal.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Kencang Jelang 'Rabu Pon', PPP: Hanya Jokowi dan Allah SWT yang Tahu
Pertama, mengenai kinerja. Sejauh ini, Firman berpendapat bahwa tidak ada keluhan spesifik dari presiden terkait dengan kinerja para menterinya.
Kedua, mengenai team work atau kerja sama di antara para menteri itu sendiri dan bawahannya. Firman melihat, ada beberapa peringatan yang disampaikan oleh presiden terhadap kedua hal tersebut, tetapi bukan merupakan hal yang serius.
Menurut Firman, secara garis besar, kinerja para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tidaklah buruk, tetapi tidak terlalu berprestasi juga.
Singkatnya, kinerjanya baikbaik saja alias standar. Salah satu problem yang dihadapi pascapandemi Covid-19, yakni pemulihan ekonomi dan situasi global seperti resesi dunia, membuat kinerja kabinet menjadi tidak mudah.
“Sehingga, walau bagaimanapun, kinerja pemerintahan pun termasuk para menteri, tidak bisa optimal juga,” ujarnya.