/photo/2023/03/17/1268312013.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat, 17 Maret 2023. Demo tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
Dalam aksinya, massa meminta agar Presiden Jokowi (Joko Widodo) mendesak Kapolri mencopot Komjen Agus Andrianto dari jabatan Kabareskrim dan mendorong KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyelidiki kasus tersebut.
"Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan KPK mengusut tuntas dugaan suap tambang ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan KPK tidak boleh tebang pilih," kata Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK), Dendi Budiman, Jumat, 17 Maret 2023.
Menurut Dendi, pencopotan Kabareskrim Polri dari jabatannya juga perlu dilakukan untuk menjaga marwah Polri. "Selamatkan institusi Kepolisian dari oknum pejabat yang korup," ujarnya.
Baca Juga: Untuk Maneh, Urang, dan Sararea: Dulu Bahasa Sunda Egaliter
Dia mengatakan, sebagai Panglima hukum tertinggi, Presiden Jokowi harus mengambil sikap dalam persoalan tersebut. Walaupun dalam kasus ini mantan anggota Polresta Samarinda, Ismail Bolong, telah mengklarifikasi videonya soal menyetor Rp6 miliar ke Kabareskrim.
"Ismail Bolong sudah mengklarifikasi pernyataan dalam video yang sebelumnya dan mengaku dalam tekanan, namun hal itu tidak mampu menghalangi dugaan publik bahwa telah terjadi patgulipat tambang ilegal dan ini bisa berdampak terhadap hilang kepercayaan terhadap institusi kepolisian," tuturnya.
"Bahkan, ada pengakuan dari Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bahwa sudah menandatangani penyelidikan kasus tambang tersebut sehingga memperkuat pernyataan Ismail Bolong di video pertamanya (ada setoran Rp 6 miliar)," ucapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, kasus ini jadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.
"Jadi, Jokowi harus menyelamatkan institusi kepolisian yang sudah rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus adanya permainan tambang yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang adalah pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.