PIKIRAN RAKYAT - Wakin Presiden, Maruf Amin menyebutkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, terkait dugaan adanya anggota DPR yang menjadi makelar kasus (maksus) menjadi momentum perbaikan di bidang hukum.
"Saya kira buat kita, ini adalah pelajaran. Momentum ini adalah 'feed back' buat kita untuk memicu kita melakukan perbaikan dari semua unsur, eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif," kata Ma'ruf Amin di Banda Aceh, Aceh, Kamis 30 Maret 2023.
Sebelumnya Mahfud MD mengaku heran dengan DPR yang kerap marah-marah tetapi ada kepentingan di balik itu dan menyinggung soal makelar kasus.
Hal tersebut Mahfud MD sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, yang membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu, 29 Maret 2023.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan, Menkes Inisaisi 6 Pilar Transformasi di RUU Kesehatan Disusun
Mulanya Anggota DPR mencecar Mahfud MD mengenai transaksi mencurigakan Rp349 triliun di tubuh Kemenkeu.
"Sering di DPR ini aneh kadangkala marah-marah itu tidak tahunya markus dia. Marah kepada Kejaksaan Agung nantinya datang ke Kantor Kejaksaan Agung titip kasus," kata Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pernyataan itu langsung menuai keriuhan dari anggota DPR di ruang rapat, termasuk Habiburokhman dari fraksi Gerindra. Ia langsung mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat.
Habiburokhman meminta Mahfud MD dapat menjelaskan perkataan soal makelar kasus tersebut secara langsung. Ia menanyakan apakah benar ada anggota DPR periode 2019-2024 yang menjadi makelar kasus.