PIKIRAN RAKYAT - China dikabarkan mengeluarkan aturan baru terkait konstitusi negaranya. Negara ini dikabarkan menulis ulang buku peraturan politiknya dan menghapus semua ideologi yang berkaitan dengan Marxisme, Leninisme, dan Maoisme.
Perubahan terjadi di tengah perombakan institusional yang meluas ketika Xi Jinping memulai masa jabatan ketiga dan tidak terbatas. Dia memusatkan kekuasaan eksekutif di tangan kelompok kerja Partai Komunis daripada di tangan menteri dan pejabat administrasi lainnya.
Referensi ke Marxisme, Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, pemikiran Deng Xiaoping dan ideologi mantan presiden Jiang Zemin dan Hu Jintao semuanya telah dihapus dari edisi baru dokumen berjudul “Prosedur Kerja Dewan Negara” yang diterbitkan pada situs web resmi pada 18 Maret.
Para pejabat Dewan Negara di bawah kepemimpinan perdana menteri baru Li Qiang hanya merujuk pada pemikiran politik Xi Jinping, sebuah buku aturan yang telah diedit dari 64 pasal menjadi hanya 43.
Di sisi lain, pemerintah akan mengikuti kepemimpinan Komite Pusat Parta Komunisyang berkuasa dengan Xi Jinping sebagai intinya yang tidak berubah.
Para pejabat sekarang juga diharuskan untuk 'melaporkan setiap keputusan besar, peristiwa besar, dan situasi penting' kepada komite pusat pada waktu yang tepat.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari RFA pada Jumat, 31 Maret 2023 referensi sebelumnya untuk "administrasi menurut hukum, mencari kebenaran dari fakta, demokrasi, keterbukaan, pragmatisme dan integritas" telah hilang, demikian pula persyaratan Dewan Negara "untuk mengoreksi tindakan administratif yang ilegal atau tidak pantas," atau untuk "memandu dan mengawasi" birokrasi.
Utusan terkini Australia untuk China, Zhang Guangzhong menyatakan kini banyak dari kekuasaan Dewan Negara sebelumnya dipindahkan dari Komite Pusat.