kievskiy.org

DPR Desak Pemerintah Tolak Permintaan China soal APBN yang Jadi Jaminan Utang Proyek KCJB: Harus Tegas

Uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu 16 November 2022.
Uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu 16 November 2022. /Pikiran Rakyat/Hendro Susilo Husodo Pikiran Rakyat/Hendro Susilo Husodo

PIKIRAN RAKYAT – Polemik naiknya tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berbuntut panjang. Pemerintah Indonesia bahkan masih terus bernegosiasi untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga pinjaman tersebut.

Sementara itu, nilai cost overrun proyek yang telah disepakati antara China dan Indonesia sebesar Rp18,2 triliun. Tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh China adalah sebesar 3,4 persen.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah taka da kendala dan memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Kendati demikian, pemerintah China justru mendesak APBN jadi jaminan utang proyek KCJB. Sedangkan pemerintah ingin penjaminan dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Baca Juga: China Minta APBN jadi Jaminan Utang KCJB, DPR Minta Pemerintah Tegas

Niatan China untuk memanfaatkan APBN sebagai jaminan utang ini lantas mendapat protes dari banyak pihak. Anggota DPR RI langsung getol menyuarakan penolakan terhadap wacana yang diajukan oleh China tersebut.

Anggota DPR RI Bakri Hm mendesak pemerintah untuk tegas kepada China yang meminta APBN jadi jaminan utang. Bakri berharap pemerintah bisa memikirkan desakan tersebut matang-matang.

Bukan tanpa alasan, Bakri tak ingin kondisi Indonesia yang sudah mulai stabil menjadi goyah kembali dengan isu yang dilemparkan China tersebut. Bakri pun menyentil pihak-pihak yang terkait dalam program ini.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang tidak baik. Harus tegas kepada pemerintah China saya pikir,” kata Bakri dikutip dari Parlementaria.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat