kievskiy.org

China Minta APBN jadi Jaminan Utang KCJB, DPR Minta Pemerintah Tegas

Uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu 16 November 2022.
Uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu 16 November 2022. /Pikiran Rakyat/Hendro Susilo Husodo Pikiran Rakyat/Hendro Susilo Husodo

PIKIRAN RAKYAT – Anggota DPR RI Bakri HM buka suara soal Pemerintah China yang dikabarkan ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Bakri menyebut hendaknya Pemerintah bertindak tegas terhadap permintaan China tersebut terlebih RI kini tengah dalam kondisi stabil, demikian pernyataannya usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 13 April 2023.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik,” ujarnya.

“Harus tegas kepada Pemerintah China, saya pikir,” katanya dilansir dari laman DPR.

Baca Juga: Anggota DPR Soal Kerja Sama Pengembangan Kereta Cepat: Patut Didukung dan Diapresiasi

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi tersebut menekankan agar Pemerintah bisa tegas terhadap kesepakatan awal bahwa tidak ada jaminan apapun dalam proyek yang sebelumnya sempat akan bekerja sama dengan Jepang tersebut.

“Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” ucapnya.

Biaya KCJB dari APBN sempat ditolak anggota DPR

Bakri menyebut ia sempat menolak wacana menjadikan APBN sebagai sumber biaya KCJB yang kesepakatannya dimulai sejak 2015 tersebut.

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diharapkan Beropeasi Agustus 2023, Luhut: Jadi Hadiah HUT RI

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat