PIKIRAN RAKYAT – Profesor sosiologi lulusan Universitas Indonesia (UI), Musni Umar, mengkritik Partai Buruh yang dikabarkan mendukung calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Musni Umar heran dengan dukungan tersebut setelah mengingat aturan tentang outsourcing (tenaga alih daya), yang menurutnya merugikan buruh, dikeluarkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Belakangan ini agak aneh, karena ada berita, entah berita ini benar atau bagaimana, Partai Buruh ini akan mendukung Ganjar Pranowo yang dicalonkan PDI Perjuangan,” kata Musni Umar.
“Banyak yang menyampaikan kepada saya, 'Ini agak aneh.' Kenapa? Karena yang membuat Undang-Undang dan adanya outsourcing (ketika) buruh itu tidak usah dijadikan pekerja tetap, tetapi cukup dikontrak. Setiap tahun dikontrak, lama-lama kemudian akhirnya diputuskan, tanpa pesangon, tanpa masa depan, ini terjadi di masa pemerintahan, kalau tidak salah, ibu Mega dengan pilar utamanya PDIP," tuturnya lagi melalui video yang diunggah di akun Twitter @musniumar pada 1 Mei 2023.
Selain itu, Musni Umar juga menyinggung UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang lahir pada era kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo).
Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Disiksa Majikan di Malaysia: Punggung Disetrika dan Disiram Air Panas
“Kemarin ini Undang-Undang Ciptakerja juga yang ditentang buruh, karena ini juga mengesampingkan kepentingan para buruh di masa kader dan petugas partai PDIP itu (Jokowi) memimpin negara,” sebut Musni Umar.
UU Cipta Kerja disahkan di tengah gejolak penolakan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 31 Maret 2023.
“Jadi ada yang menyampaikan kepada saya, aneh sekali, mereka menentang segala keputusan, segala kebijakan, tapi mereka mendukung calon presidennya,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin merespons kabar Partai Buruh mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Said mengatakan, dukungan Partai Buruh mendukung salah satu capres-cawapres di Pilpres 2024 adalah sebuah keniscayaan.