kievskiy.org

Indonesia akan Perkuat Isu Penanggulangan Perdagangan Orang dalam KTT ke-42 ASEAN

Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). /Pixabay/PublicDomainPictures

PIKIRAN RAKYAT – Pada pertemuan pleno KTT ke-42 ASEAN pekan depan, Presiden Joko Widodo berencana memperkuat pembahasan pada isu tindak pidana penanggulangan perdagangan orang (TPPO). Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, TPPO bakal menjadi salah satu pembahasan penting mengingat tingkat keprihatinan para pemimpin ASEAN yang tinggi pada masalah tersebut.

“Wujud upaya regional dalam penanganan TPPO akan dibahas dan dituangkan dalam ASEAN Leaders Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology,” kata Faizasyah lewat keteranga tertulis, dikutip dari Antara.

Tajuk acara tersebut dipilih lantaran kasus TPPO di negara-negara Asia Tenggara banyak dilakukan lewat penipuan daring (online scam). Contohnya seperti yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disekap di perbatasan Thailand dan Myanmar.

Baca Juga: Buruh di Bekasi Kecelakaan Kerja hingga Kehilangan Tangan, Perusahaan Malah Memecatnya

“Penempatan di Kamboja dan Myanmar langsung menjadi tren dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Di sana mereka bekerja akibat scam online, judi, bahkan penipuan,” ujar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani pada 28 April 2023.

Benny menyampaikan pihaknya sudah mengantongi nama dalang dan jejaringnya beserta modus yang kerap digunakan para pelaku. Termasuk kasus TPPO di Batam yang dilaporkan Menkopolhukam Mahfud MD.

“Modus operandi mereka kita sudah paham, pasti menggunakan visa turis dan syarat umrah. Cara ini pasti akan digunakan sindikat karena tujuannya memang (menjebak korban) dengan one way ticket,” tutur Benny menjelaskan.

Baca Juga: Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan: KPK-Polri Kerjasama Dalami Keuangan Ayah Aditya Hasibuan

Batam Diduga jadi Pintu Sindikat Perdagangan Orang

Sebelumnya, menyusul laporan Menkopolhukam Mahfud MD, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelidiki dugaan TPPO pekerja migran non-prosedural di Batam, Kepulauan Riau. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membenarkan adanya temuan sindikat perdagangan orang di sana. Menurutnya, Batam memang jalur ‘gemuk’ TPPO.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat