PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengritik kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan subsidi mobil listik. Hal tersebut mengingat tidak semua masyarakat mampu untuk membeli atau mengendarai kendaraan roda empat itu.
Pada beberapa waktu yang lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana untuk pengadaan mobil dan motor listrik. Kendaraan tersebut akan diberikan untuk pejabat di eselon I dan eselon II.
Pejabat di eselon I akan mendapatkan mobil listrik yang dibandero dengan biaya Rp966 juta per unit. Sementara itu, pejabat di eselon II akan diberikan motor listrik senilai Rp28 juta per unit.
Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi. Pasalnya, peruntukan subsidi tersebut untuk pejabat, alih-alih untuk rakyat.
Baca Juga: Penahanan Johnny G Plate di Tengah Tahun Politik
Padahal, pemerintah mencabut sejumlah subsisi seperti bahan bakar minyak. Selain itu, di sektor lain seperti pupuk, para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan suplemen untuk tanaman mereka.
Dari kondisi tersebut, Said Didu pun mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baginya, keputusan tersebut hanya membahagiakan para pejabat dan melupakan kebutuhan rakyat.
"Sekadar menggugah para pengambil kebijakan subsidi mobil listrik. Ini saya berada di lokasi dimana petani ini, menunggu subsisdi pupuk yang sangat sulit dan sebelah sana ada peletakan batu pertaa rumah bersubsidi yang dibangun oleh developer. Kita tahu lah betapa mereka sangat mengharapkan subsidi dari pemerintah," kata Said Didu.