PIKIRAN RAKYAT - Penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny Gerard Plate direspon keras oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Selain mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Menteri Johnny yang mengalir ke partainya, Surya mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh unsur yang ada di institusi mana pun terkait kasus korupsi pembanguna BTS 4G yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo.
Tanpa pandang bulu. Paloh masih meyakini Kejagung akan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem tersebut.
Ahmad Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman periode 2016-2021, menilai Kejagung harus segera merespon desakan Ketua Umum Nasdem tersebut.
Sebab kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini lebih besar dari korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Jika kerugian negara di proyek Hambalang hanya, Rp706 miliar. Sedangkan perkiraan kerugian negara di proyek BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp 8,032 triliun.
“Sebenarnya beberapa vendor pembanguna BTS BAKTI Kominfo sudah dipangggil Kejagung. Beberapa vendor yang dekat dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres yang akan maju di pilpres 2024. Namun hingga saat ini Kejagung belum melakukan pendalaman aliran dana yang mengalir ke vendor yang memiliki kedekatan dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres. Penangkapan dan penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan,” ucap Alamsyah.
Dengan penangkapan Menteri Johnny, membuat jabatan Menkominfo kosong. Alamsyah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera menunjuk penggantinya.
Jika presiden tidak mengganti segera Menkominfo, menurut Alamsyah akan membuat industri telekomunikasi menjadi tertekan. Jika industri telekomunikasi tertekan, akan berpotensi membuat perekonomian nasional tergangu.