PIKIRAN RAKYAT – Anies Baswedan menjadi salah satu sosok yang disorot publik belakangan ini. Mengingat, ia merupakan bakal calon presiden dari Partai NasDem yang akan diusung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebelum diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai NasDem, Anies Baswedan pernah menduduki kursi jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ia menyelesaikan masa jabatannya itu pada 16 Oktober 2022.
Tentu, kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dapat mengantarkannya untuk meraih posisi pemimpin Tanah Air. Namun, kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan sempat menurun menjadi 30,3 persen.
Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Nusantara Strategic Netwok (NSN). Menurut Direktur Program NSN, Riandi, tingkat kepuasan publik tersebut mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir.
Baca Juga: Lolly Balik Doakan Nikita Mirzani karena Jadi Orangtua Durhaka
"Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 6 Juni 2023.
Dalam survei NSN pada periode tersebut, diketahui bahwa 58,8 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, 10,9 persen di antaranya tidak tahun dan tidak menjawab soal kepuasannya terhadap kinerja Anies Baswedan.
Sebagai informasi, survei soal kepuasan publik terhadap Anies Baswedan itu diikuti oleh 400 responden dengan metode multistage random sampling yang memiliki tingkat kesalahan (margin of error survei) sebesar 4,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Tolak Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Disebut Mahal, Erick Thohir: Bicara Buat Merah Putih
Kebijakan Anies Baswedan yang Kontroversial
Menurut Riandi, persepsi publik terhadap Anies Baswedan menurun lantaran dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kontroversi. Salah satunya soal perubahan nama jalan, dan pergantian sejumlah istilah, di antaranya rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan, dan kembali menyematkan nama Batavia di kawasan Kota Tua.