PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berujar jika adanya mobil listrik tersebut membuat rakyat miskin dikorbankan. Hal tersebut dikatakan olehnya karena kendaraan listrik tersebut diakui oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita masih sepi peminat.
Pemerintah menggelontorkan insentif untuk pembelian mobil listrik, Nilai insentif tersebut yaitu Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru tersalurkan untuk 4 unit, kemudian 2 unit sudah terverifikasi, dan 696 unit dalam proses pendaftaran.
Dari daftar tersebut, kuota penyaluran masih tersisa 199.298 unit pada 2023. Namun, diakui Agus Gumiwang Kartasasmita, pemberian insentif kendaraan tersebut membutuhkan waktu yanh lama untuk sosialisasi.
Terlepas dari keengganannya membandingkan Indonesia dengan negara lain, Agus Gumiwang Kartasasmita berujar jika di negara lain, pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik sudh pesat. Kondisi tersebut berbeda dengan di dalam negeri.
Baca Juga: Kondisi Terkini Balita di Samarinda yang Positif Narkoba
"Pada masyarakat di semua lapisan atas saja belum sampai kayaknya ya, atau belum memahami atau fully mendukung. Tentu ini budaya dan sedikit demi sedikit harus sampai bahwa target kita mengurangi emisi melalui EV (electric vehicle)," kata Agus Gumiwang Sasmita.
Menanggapi pernyataan tersebut, Said Didu berujar jika pengadaan kendaraan listrik justru akan memakan uang rakyat melalui APBN. Pasalnya, penjualan masih belum jelas dan peminat pun sedikit.
Selain itu, Said Didu berujar jika kendaraan listrik tersebut justru akan mengorbankan masyarakat miskin. Hal tersebut mengingat mobil maupun motor listrik bukan merupakan kebutuhan primer yang bisa dinikmati semua kalangan.
"Yang instan dari pemberian insentif mobil listrik : 1) uang rakyat habis lewat APBN 2) produsen mobil dan motor listrik mengambil uang rakyat 3) orang kaya dapat diskon besar dg mengorbankan rakyat miskin," kata Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.***