kievskiy.org

Airlangga Hartarto Didesak Mundur dari Jabatan Ketua Umum Golkar

Menko Perekonomian dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Menko Perekonomian dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. /Setkab.go.id

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, didesak mundur oleh 3 ormas pendiri Partai Golkar yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Torong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Lawrence T.P. Siburian, saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

“Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi di Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan, paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,” kata Lawrence.

Menurutnya, selama memimpin Golkar, Airlangga Hartarto tidak jelas mau membawa Golkar ke arah mana. Padahal, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.

Dijelaskan Lawrence, apabila Golkar ingin membentuk koalisi baru, caranya bisa dilakukan dengan menggaet partai yang belum menentukan arah dukungan yakni PAN.

Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Bubarkan Al Zaytun, Mahfud MD Ungkap Alasannya

Menurut Lawrence, PAN memiliki suara 7 persen yang jika digabungkan dengan perolehan suara Golkar maka kedua partai tersebut memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, Lawrence tetap pesimistis akan menang seandainya Golkar dan PAN membentuk koalisi. Pasalnya, elektabilitas Airlangga Hartarto hanya 1 persen.

“Tidak ada orang yang mau ikut pilpres untuk kalah, semuanya mau menang. Oleh karena itu, kami melihat dampaknya pada Partai Golkar nanti dalam pemilihan anggota legislatif,” kata Lawrence pada Rabu, 12 Juli 2023.

Dia berharap, Golkar mampu mendapatkan 100 kursi di DPR. Dia mengaku sudah memperhitungkan angka dari Sabang sampai Merauke.

“Nanti kenyataannya pada waktu pemilu yang akan datang. Akan tetapi, kami sudah tahu persis bahwa ini berbahaya,” katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat