PIKIRAN RAKYAT – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setiabudi, membantah adanya kebocoran 337 juta data KTP dan KK masyarakat Indonesia.
“Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bersama BSSN dan stakeholders terkait lainnya telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat. Hasil sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat Online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri,” kata Teguh Setyabudi.
Dia memastikan audit investigasi terus dilakukan Ditjen Dukcapil bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beserta dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami dugaan kebocoran data tersebut.
Teguh menyebutkan, saat ini audit investigasi terhadap dugaan kebocoran data diarahkan ke pangkalan data kependudukan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, dia berharap dugaan kebocoran tersebut bisa segera dipastikan.
Baca Juga: Panglima TNI Pasang Badan, Bela Anak Buah yang Copot Baliho Ganjar Pranowo di Kalteng
Selengkapnya cek YouTube Pikiran Rakyat
“Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya pada masa yang akan datang,” tuturnya pada Senin, 17 Juli 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Sebelumnya, 337 juta data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) warga Indonesia dilaporkan bocor di internet. Laporan itu disampaikan Teguh Aprianto, konsultan keamanan siber dan pendiri Ethical Hacker Indonesia.
Data-data tersebut mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, serta nomor akta lahir atau nikah.