/photo/2023/01/18/316524942.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah alamat jika bertanya soal kelangkaan gas LPG bersubsidi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Said Didu, Menteri BUMN tidak menentukan jumlah dan harga gas LPG bersubsidi. Kementerian yang bisa menentukannya adalah Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.
Said Didu bilang, Menteri ESDM menentukan harga gas LPG bersubsidi berdasarkan pasokan yang dimiliki oleh negara. Kemudian, berdasarkan pasokan tersebut, harga subsidi akan disesuaikan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan kebijakan APBN.
Kebijakan APBN tersebut dirumuskan oleh Presiden. Setelah rumusan selesai, kemudian dibahas di DPR sebagai finalisasi.
Baca Juga: Jokowi Bahas Permintaan Ekspor Alutsista Saat Kunjungi Pindad di Malang
"Bapak Presiden yth, yg menentukan jumlah dan harga LPG yg bersubsidi bukan Menteri BUMN, tapi oleh Menteri ESDM dan Menkeu sesuai kebijakan APBN Presiden yg ditetapkan dalam APBN stlh dibahas dg DPR," kata Said Didu.
Said Didu menekankan, Kementerian BUMN tidak berperan dalam penentuan harga. Wewenang mereka adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terhadap Pertamina.
"Menteri BUMN hanya sbg RUPS thdp Pertamina. Kok ga tanya Ahok ?" ujar Said Didu melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada 24 Juli 2023.
Baca Juga: Jokowi Kaget Saat Tahu Harga Daging Ayam dan Bawang Merah di Pasar Bululawang Malang
