PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan menyoroti kasus dugaan pungutan liar (pungli) sembilan kepala sekolah (kepsek) dasar (SD) negeri di Kota Medan. Pungli ini disebut-sebut terkait proses sosialisasi aplikasi e-raport alias raport digital.
Menanggapi liarnya isu mengemuka, Syaiful meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, untuk transparan kepada masyarakat. Hal ini, kata dia, supaya jelas benar tidaknya isu tersebut.
"Pertama jika memang dugaan kasus ini benar-benar ada dan dilakukan, baiknya Pemkot Medan terbuka saja ke publik," kata Syaiful, di Medan, Sumut, Rabu, 16 Agustus 2023.
Politisi ini melanjutkan, Pemkot seyogianya tak meniru penyelesaian pungli yang sebelumnya dipraktikkan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pada saat itu Bobby menangani pungli sejumlah oknum aparat di lapangan secara diam-diam.
Baca Juga: HUT RI 2024 Bakal Digelar di IKN Nusantara, Arti Senyum Semringah Jokowi di Istana Negara
Atas kasus itu, Wali Kota Medan merilis surat bersifat Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 800.1.6.2/889.K. Menurut dia, surat itu justru menjadi pembicaraan di kalangan publik, khususnya di lingkungan Pemkot Medan.
"Pentingnya keterbukaan dalam kasus ini agar tidak ada kesalahan informasi yang diterima publik, terutama di masyarakat atau bias informasi kasus ini," katanya.
Dia menegaskan, langkah ini bertujuan salah satunya untuk kepentingan Pemkot. Pengusutan transparan akan secara otomatis menaikkan citra dunia pendidikan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.
Selain berpesan pada Pemkot, ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kota Medan agar mengklarifikasi kebenaran isu. Jika ke-9 kepsek terbukti melanggar dengan mengutip dana sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport pada 11 Juli 2023, harus ada kejelasan dari pihak berwenang.